KEPRI POST - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyatakan kesanggupannya yang besar untuk memajukan pengelolaan zona-zona konservasi laut dengan cara yang bertahan lama lewat sistem PPK-BLUD atau Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Usaha tersebut bakal dijalankan oleh UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Penjaga Kawasan Konservasi Laut Propinsi Kepri.
Komitmennya dikemukakan secara langsung oleh Wagub Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Mapur, Kabupaten Bintan, tanggal 7 Mei 2025.
Sebagai langkah selanjutnya, pada tanggal 8 Mei 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) lewat Program Koralestari, beserta mitranya yang berlokasi di daerah setempat yaitu Yayasan Ecology Kepulauan Riau, menyelenggarakan rapat akhir penyelesaian dokumen administratif guna diajukannya permohonan PPK-BLUD.
Langkah ini adalah elemen penting dalam rangkaian yang ditentukan oleh Permendagri Nomor 79 tahun 2018, yang menjadi prasyarat untuk mengajukan status BLUD kepada Gubernur Kepulauan Riau. Setelah itu, berkas tersebut akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan pembinaan teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
"Menilik sejauh mana potensi perikanan di Kepulauan Riau, manajemen yang berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Saat ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan telah didirikan dan saat ini tengah berkembang untuk mewujudkan Badan Layanan Umum Berdasarkan Permintaan," ungkap Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, La Ode M. Faisal.
Potensi Laut Kepulauan Riau: Besar, Kekayaan Alam, dan Penting
Provinsi Kepulauan Riau mempunyai area lautan yang mencakup kira-kira 24 juta hektar serta panjang pesisir sebesar 2.368 kilometer. Kemampuan hasil ikan dalam daerah tersebut diperkirakan bisa sampai 1,7 juta ton setiap tahunnya; angka ini terdiri atas 322.107 ton dari penangkapan ikan dan 27.436 ton dari usaha budidaya air laut untuk tahun 2022. Bidang ini menjadi dukungan bagi hidup lebih dari 143 ribu nelayan di semua provinsi tersebut.
Bukan cuma itu saja, Kepulauan Riau terkenal pula akan kekayaan biodiversitas lautnya yang melimpah dan ini menjadikan tempat tujuan utama untuk turis domestik serta internasional yang berminat pada pariwisata pantai dan lautan.
Pada saat ini, area dari Kawasan Konservasi Perairan yang diurus oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mencakup seluas 1.716.538 hektar. Ada dua zona perlindungan yang telah disahkan, yaitu Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan serta Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Bintan II-Tambelan.
Di samping itu, tiga area tambahan—yang meliputi Perairan Lingga, Batam, dan Natuna—sedang dalam tahap pengupayaan untuk meningkatkan status dari zona perlindungan ke zonasi tetap.
Keberlanjutan Ekosistem melalui Fleksibilitas Pembiayaan
Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad, menyatakan bahwa implementasi PPK-BLUD bakal mempersembahkan kebebasan bagi UPTD untuk menanganinya sendiri pendapatannya yang berasal dari aktivitas operasional, misalnya biaya layanan lingkungan, tanpa perlu lewat prosedur pembahasan APBD. Konsep tersebut diharapkan dapat mendongkrak efisiensi dalam pengaturan kawasan konservasi.
"Pengelolaan yang berkesinambungan sangat diperlukan agar sumber daya laut dapat dipertahankan dan keuntungannya bisa dinikmati oleh generasi masa depan," jelas Said.
Dia menyebutkan bahwa ketergantungan pada sumber daya yang tak teratur sering kali menjadikannya suatu hambatan dalam bidang pelestarian alam. Oleh karena itu, konsep PPK-BLUD hadir sebagai jawaban baru dengan harapan bisa menghasilkan dampak positif lingkungan, masyarakat, serta perekonomian secara bertahan lama.
YKAN lewat Program Koralestari yang diperkuat oleh Global Fund for Coral Reefs, juga membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai manajemen konservasi dengan pendekatan Badan Layanan Umum dan Diri Sendiri. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), merupakan sebuah badan nonprofit berlandaskan pengetahuan ilmiah yang telah aktif di Tanah Air sejak tahun 2014.
Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman menyebutkan bahwa melalui pengelolaan yang handal serta dilengkapi dengan mekanisme pembiayaan jangka panjang, Kawasan Konservasi Perairan di Kepulauan Riau bakal menciptakan berbagai keuntungan, mulai dari aspek ekologis, sosial hingga ekonomi.
"Kami mensupport langkah ini melalui kerjasama dengan program USAID Kolektif serta Koralestari yang dibiayai oleh Global Fund for Coral Reef. Ini adalah contoh salah satu sistem manajemen institusi untuk area konservasi yang efisien dan bertahan lama," tutupnya.